PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH (STUDi EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH

(STUDi EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014)

Yuli Tri Cahyono

Resi Intan Penatari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: remponggosong@gmail.com

ABSTRACT

In the local expenditure can’t be loose from acceptance source, either balance of fund, regional loan, or regional income. Balance of fund is a funding sourced from APBN consisting of divide income fund, general allocation fund, and special allocation fund, while regional income is a funding sourced from regional. Purpose of this research is to get evidence empirically about the influence of DAU, DAK, and PAD with local expenditure.

This research used quantitative research. In this research used taking sample method is saturation sample that is all of population made a research sample. Sample of this research amount to 29 regencies and 6 cities in Central Java Province. In this research used multiple regression analysis.

Result of this research shows that DAU and PAD influence significant statistic with local expenditure at the 0.05 rate of significancy and DAK not influence significant with local expenditure.

Keywords: General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Income, Local Expenditure

A.           PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945, pemerintah daerah berwewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dari waktu kewaktu.

Sebagaimana diketahui, konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah. Dengan kewenangannya, daerah akan menjadi kreatif untuk menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi, dan pembangunan daerah.

Diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Diharapkan pemerintah daerah mampu mendorong upaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efiktif dan efisien (Nordiawan dan Ayuningtyas 2010:25).

Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan, baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, maupun pendapatan asli daerah. Dana perimbangan merupakan pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendanaan yang bersumber dari daerah. Berdasarkan  UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah.

Menurut penelitian Prakosa (2004), transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah.

Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dengan pembelanjaan daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah  terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371).

Penelitian  Nugraeni (2011) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan pemerintah daerah dalam menyusun APBD masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara spesifik Nugraeni menegaskan bahwa dari ketiga variabel tersebut yang paling kuat hubungannya dengan belanja daerah adalah DAU.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (16) belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota. Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

DAU adalah salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah karena kemampuan setiap daerah berbeda-beda. Pemberian DAU diprioritaskan pada daerah yang pendapatan fiskalnya rendah, sehingga pada pemerintah daerah yang pendapatan fiskalnya tinggi akan mendapatkan bagian transfer yang lebih rendah.

Dalam mengelola keuangannya, seharusnya pemerintah daerah meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan dana dari pemerintah pusat.

Dengan adanya peningkatan PAD, masyarakat mengharap adanya peningkatan pelayanan terutama di sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Harapan ini bisa terwujud apabila ada upaya dari pemerintah memberikan fasilitas pendukung investasi. Pemerintah perlu memberikan alokasi belanja daerah yang lebih besar untuk hal itu. Apabila investor mau menanamkan modalnya di kabupaten/kota di Jawa Tengah, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah akan meningkat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah.  

B.            KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengertian Otonomi Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wajong (1975) yang dikutip oleh Yuwono (2008:14) otonomi daerah diartikan sebagai kebiasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri. Mubyarto (2000:60) mendefinisikan bahwa pada hakikatnya penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik simpulan bahwa otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga terciptanya kemandirian serta kreatifitas pada pemerintah daerah.

2. Pengertian APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Yuwono dkk 2005:92). APBD di satu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan di sisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif.

Menurut Pasal 3 ayat 4, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, APBD memiliki fungsi yaitu:

a.         Otorisasi

b.        Perencanaan

c.         Pengawasan

d.        Alokasi

e.         Stabilisasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan dan transfer. Adapun penjalasannya adalah sebagai berikut:

a.         Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran.

b.        Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c.         Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelapor dari/kepada entitas pelapor lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil (PP Standar Akuntansi Pemerintahan No. 29 Tahun 2005).

d.        Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002).

3. Pengertian DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah, dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan untuk menciptakan pemerataan daerah. Dalam mengurangi ketimpangan mengenai kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat serta daerah, DAU ditetapkan minimal 26% dari penerimaan dalam negeri neto.  (Yuwono 2008:50).

DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa penggunaan DAU agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji-tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi-pemeliharaan, dan pembangunan fisik sarana-prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar, serta pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi akibat adanya kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah.

4. Pengertian DAK. Pada hakikatnya DAK adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Menurut UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono 2008:51).

Menurut penelitian Permanasari (2013), pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus.

5. Pengertian PAD. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut jenis pendapatan daerah, PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Yuwono 2008:94). PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagaian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Penelitian Rasidah (2011) menyatakan bahwa PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. PAD setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar di banding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan di sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

6. Pengertian Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengakibatkan berkurangnya nilai ekuitas dana sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Yuwono 2008:96). Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Penelitian Terdahulu. Yansen (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja daerah dengan  jumlah sampel 15 kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan korelasi untuk menguji hipotesis asosiatif. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa DAU dan PAD di wilayah Sumatera Selatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, namun secara simultan keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Rasidah dan Rizani (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK pada belanja daerah dengan jumlah sampel 13 kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Dari penelitiannya diperoleh hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Nugraeni (2011) melakukan penelitian pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja daerah tahun 2007-2009 studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, dengan jumlah sampel 295 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan alat analisis linier berganda, yang mana dari penelitiannya menunjukkan hasil, bahwa DAU dan PAD berhubungan positif secara signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Kurniawati (2010) melakukan penelitian pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia dengan jumlah sampel 228 kabupaten/kota. Penelitian ini menggunkan alat analisis regrasi berganda. Dari penelitiannya diperoleh hasil, bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Setiawan (2010) melakukan penelitian pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah tahun 2005-2007 studi kasus pada kota dan kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan sampel 35 daerah di provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah di provinsi Jawa Tengah pada tahun tersebut.

8.  Hipotesis Penelitian. DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya. Hal ini menggambarkan bahwa DAU mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

H1: DAU berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah.

DAK merupakan sumber pendapatan yang dialokasikan dari APBN kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus lain dari alokasi umum, misalnya pembangunan jalan di kawasan terpencil, sarana-prasarana untuk daerah. Semakin banyak DAK yang diterima, berarti daerah tersebut masih tergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

 H2:   DAK berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya dan sekaligus dapat menujukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD, berarti semakin besar daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini menggambarkan bahwa PAD mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah.

H3: PAD berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap belanja daerah di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah.

C.    METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, menguji hipotesis penelitian, dan menunjukkan hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah data DAU, DAK, PAD, dan Belanja Daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah kabupaten dan enam daerah kota sehingga total populasi adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode Non Propabillity Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian. Metode Non Propabillity Sampling yang digunakan adalah Sampling Jenuh. Menurut Sugiyono (2009:122) sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2012-2014, dengan jumlah sampel sebanyak 35 daerah, sehingga jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 3 x 35 = 105 data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dokumen APBD serta laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah tahun anggaran 2012-2014 melalui www.depkeu.djpk.go.id.

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel yang diukur. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada empat yaitu DAU, DAK, dan PAD sebagai variabel bebas, dan Belanja Daerah sebagai variabel terikat. Adapun definisi operasional dan pengukuran variabel adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Dana Alokasi Umum (DAU) (X1)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Pendanaan untuk desentralisasi.
2.	Dana Alokasi Khusus (DAK) (X2)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.	Kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan investasi, sarana-prasarana baru.
3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3)	Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	1.   Pajak daerah 2.   Retribusi daerah 3.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4.   Lain-lain PAD yang sah
4.	Belanja Daerah (Y)	Kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	1.   Belanja operasi 2.   Belanja modal 3.   Belanja tidak terduga 4.   Belanja transfer

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004.

Analisis data dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji asusmsi klasik dan uji hipotesis. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menghasilkan data yang akurat sehingga tidak terjadi bias. Untuk uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Adapun penjelasan masing-masing uji adalah sebagai berikut:

a.        Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk nengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau data mendekati normal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov. Hasil pengujian ini dibandingkan dengan nilai signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas yang diperoleh kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

b.        Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya t-1 (Ghozali, 2011:110). Model regresi yang baik dalam pengujian ini adalah yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi digunakan metode Durbin-Waston yaitu dengan kriteria du < d < 4 – du, yang artinya tidak ada autokorelasi positif/negatif. Jika model regresi 0 < d < dl, maka dapat diketahui bahwa terdapat autokorelasi positif dalam pengujian. Dalam hal ini du merupakan batas atas Durbin-Waston dan dl adalah batas bawah Durbin-Waston.

c.         Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:139). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glesjer. Hasil dari uji heteroskedastisitas adalah apabila nilai signifikan yang diperoleh > 0,05,  maka tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan yang diperoleh < 0,05, maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

d.        Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011:105). Hasil uji multikolinearitas dapat ditunjukkan dengan nilai varian inflation factor (VIF) dan tolerance value dari tiap-tiap variabel independen. Suatu model regresi menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF di bawah 10 dan tolerance value di atas 0,1. Sebaliknya, jika nilai VIF di atas 10 dan tolerance value di bawah 0,1, maka terjadi gejala multikolinearitas. Jika tingkat kolinearitasnya tinggi tetapi tidak sempurna, maka penaksiran koefisien regresinya adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung besar. Sedang hasil nilai populasi dan koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan tepat.

2.  Uji Hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu untuk menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen

Analisis regresi dinyatakan valid apabila data terdistribusi secara normal dan bebas dari heteroskedastisitas serta multikolinearitas. Adapun model persamaan dari regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y =  ɑ + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + e

Keterangan:

Y              =  Belanja Daerah

ɑ               =  Konstanta

X1                        =  DAU

X2                        =  DAK

X3                        =  PAD

ß1 ß2 ß3   =  Koefisien regresi

e               =  error

Dari  persamaan tersebut selanjutnya dilakukan pengujian-pengujian:

a.        Uji F (Uji Ketepatan Model)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Tujuan dari pengujian F adalah selain untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, juga untuk mengetahui apakah model regresi fit atau tidak. Apabila dalam pengujian diperoleh nilai signifikansi < 0,05 dan Fhitung > Ftabel, maka model regresi dikatakan baik (fit of goodness) dan variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi > 0,05 dan Fhitung < Ftabel, maka model regresi dikatakan kurang baik (fit of badness) dan variabel independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

b.        Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Apabila dalam pengujian diperoleh nilai thitung > ttabel, maka Ha diterima, sehingga disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila dalam pengujian diperoleh nilai thitung < ttabel, maka Ha ditolak, yang berarti variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependen (Algifari, 2000:70).

c.         Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Uji koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Adjusted-R² atau R². Nilai R² dikatakan baik apabila R² di atas 0,5, karena besarnya koefisien adalah antara 0 dan 1, yang mana jika mendekati angka satu, maka dikatakan signifikan (Algifari 2007:71).

D.    HASIL DAN PEMBAHASAN

1.        Uji Asumsi Klasik

a.         Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), adapun hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov (K-S)	Nilai Probabilitas	Keterangan
0,619	0,838	Berdistribusi Normal

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2015.

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,619 dan nilai sig. sebesar 0,838. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka hasil tersebut dinyatakan berdistribusi normal.

b.        Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji Durbin-Watson (DW test), adapun hasilnya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW-hitung	Kriteria	Keputusan
1,913	1,613 < 1,913 < 1,736	Tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif

Sumber data : Data sekunder diolah peneliti, 2015.

Berdasarkan tabel 3 tersebut dengan menggunakan derajat kesalahan (α) =5%, dengan prediktor sebanyak 2 maka batas atas (U) adalah sebesar 1,613 sedang batas bawah (L) adalah sebesar 1,736 Karena nilai DW hasil regresi adalah sebesar 1,913 yang berarti lebih besar dari nilai batas bawah, maka koefisien autokorelasi lebih besar dari 0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil regresi tersebut terbebas dari masalah autokorelasi.

c.         Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana varians (dalam hal ini varians residual) tidak stabil (konstan). Heteroskedastisitas dapat pula terjadi bilamana efek variabel independen terhadap variabel dependen berbeda pada dua kelompok sampel yang berbeda. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, adapun hasilnya sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
DAU	0,155	Tidak terjadi heteroskedastisitas
DAK	0,425	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PAD	0,484	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2015.

 Berdasarkan hasil tabel 4 diketahui bahwa dengan uji glejser yang dilakukan dengan cara mengabsolutkan nilai residual, kemudian hasil absolute residual diregresikan dengan variabel independen, apabila signifikan diperoleh lebih dari 0,05, maka dengan demikian hasil dari masing-masing variabel dinyatakan tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

d.        Uji Multikolinearitas

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai toleran dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF), jika terdapat gejala multikolinearitas maka nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, adapun hasil analisis dapat ditunjukkan sebagaimana dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
DAU	0,361	2,769	Tidak terjadi multikolinearitas
DAK	0,414	2,417	Tidak terjadi multikolinearitas
PAD	0,416	1,397	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber data : data sekunder diolah peneliti, 2015.

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar (>0,10) atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari (<10) maka dapat dikatakan data tersebut tidak terjadi adanya multikolinearitas.

2.        Uji Hipotesis

a.         Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini megunakan alat analisis regresi linear berganda yang diuji dengan tingkat signifikan 0,05, analisis ini digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil sebagaimana terlihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	T	sig
Konstanta DAU DAK PAD	-33378,027 1,545 -0,381 1,429	34293,436 0,068 0,678 0,091	-0,973 22,836 -0,562 15,675	0,333 0,000 0,576 0,000
R square                      = 0,957                                Fhitung = 748,342 Adjusted R square       = 0,956                                Sig        =     0,000

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2015.

Berdasarkan tabel 6 dapat disusun model persamaan regresi:

BM = -3337,027 + 1,545(DAU) - 0,381(DAK) + 1,429(PAD)

Interpretasinya:

1)            Kontanta sebesar -3337,027 bernilai negatif, yang artinya setiap DAU, DAK, dan PAD meningkat sebesar satu satuan maka belanja daerah sebesar -3337,027..

2)            Koefisien DAU sebesar 1,545 dengan tanda positif yang berarti jika variabel DAU meningkat, maka variabel Belanja Daerah  mengalami peningkatan. sebaliknya jika variabel DAU menurun, maka variabel Belanja Daerah mengalami penurunan.

3)            Koefisien DAK sebesar -0,381 dengan tanda negatif yang artinya jika variabel DAK meningkat, maka variabel Belanja Daerah  mengalami penurunan. Sebaliknya jika variabel DAK menurun, maka variabel Belanja Daerah mengalami peningkatan.

4)            Koefisien PAD sebesar 1,429 dengan tanda positif yang artinya jika variabel PAD meningkat, maka variabel Belanja Daerah mengalami peningkatan. Sebaliknya jika PAD menurun, maka Belanja Daerah mengalami penurunan.

b.        Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama terhadap variabel belanja daerah. Adapun hasilnya sebagaimana tercantum dalam tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji F

Fhitung	Ftabel	Sig	Keterangan
748,342	3,15	0,000	Ha diterima

            Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2015.

Berdasarkan hasil tersebut di atas diketahui bahwa nilai F_hitung sebesar 748,342 lebih besar dari F_tabel sebesar 3,15, dan didukung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (a), maka dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel DAU, DAK, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel belanja daerah.

c.         Uji t

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, adapun variabel bebas meliputi DAU, DAK dan PAD terhadap variabel terikat adalah belanja daerah , hasilnya ditunjukkan sebagaimana tercantum dalam tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji t

Variabel	thitung	Sig	ttabel	Keterangan
DAU DAK PAD	22,836 -0,562 15,675	0,000 0,576 0,000	2,000 2,000 2,000	H1 diterima H2  ditolak H3 diterima

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2015.

Berdasarkan hasil tabel 8, dapat diinterpretasikan adalah sebagai berikut:

Variabel DAU diketahui nilai t_hitung (22,836) lebih besar daripada t_tabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, H₁ diterima, artinya DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja daerah .

Variabel DAK diketahui nilai t_hitung (-0,562) lebih kecil daripada t_tabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,576 > 0,05. Oleh karena itu, H₂ ditolak, artinya DAK tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja daerah.

Variabel PAD diketahui nilai t_hitung (15,675) lebih besar daripada t_tabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, H₃ diterima, artinya PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja daerah .

d.        Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasilnya dapat ditunjukkan sebagaimana tercantum dalam tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R	R Square	Adjusted R Square
.978a	.957	.956

Sumber data: Data sekunder diolah peneliti, 2015.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai R² diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R² sebesar 0,956. Hal ini berarti bahwa 95,6% variasi variabel Belanja daerah  dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK dan PAD sedangkan sisanya yaitu 4,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

3.        Pembahasan

a.         Pengaruh antara DAU dengan Belanja Daerah

Variabel DAU diketahui nilai t_hitung (22,836) lebih besar daripada t_tabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < a = 0,05. Oleh karena itu, H₁ diterima, artinya DAU mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja daerah . Semakin besar DAU maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah.

Dari hasil tersebut berarti penelitian ini konsisten dengan penelitian Windha Amiga Permanasari (2013), Mutiara Maimunah (2006), Kesit Bambang Prakoso (2004), dan Nugraeni (2011).

b.        Pengaruh antara DAK dengan Belanja Daerah

Variabel DAK diketahui nilai t_hitung (-0,562) lebih kecil daripada t_tabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,576 > a = 0,05. Oleh karena itu, H₂ ditolak, artinya DAK tidak mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan.

Dari hasil tersebut berarti penelitian ini konsisten dengan penelitian Windha Amiga Permanasari (2013) dan Nugraeni (2011).

c.         Pengaruh antara PAD dengan Belanja Daerah

Variabel PAD diketahui nilai t_hitung (15,675) lebih besar daripada t_tabel (2,000) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < a = 0,05. Oleh karena itu, H₃ diterima, artinya PAD mempunyai pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti rata-rata tingkat belanja daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh tingkat PAD, yaitu sesuai dengan tujuan PAD untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dari hasil tersebut berarti penelitian ini konsisten dengan penelitian Windha Amiga Permanasari (2013), Kesit Bambang Prakoso (2004),  Nugraeni (2011) dan mendukung penelitian Mutiara Maimunah (2006).

E.       KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1.             DAU berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah dan memiliki hubungan positif. hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan level of significant yaitu sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 22,836.

2.             DAK tidak berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah dan memiliki hubungan negatif. hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dibandingkan dengan level of significant yaitu sebesar 0,576 < 0,05 dan nilai thitung sebesar -0,562.

3.             PAD berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap Belanja Daerah dan memiliki hubungan positif. hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dibandingkan dengan level of significant yaitu sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 15,675.

F.       REFERENSI

Rosidin, Utang. 2012. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Edisi 1, Pustaka Setia. Bandung.

Muluk, Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Edisi 1, Bayumedia. Malang.

Yuwana, Sony. Suheiry Zein. dan A.R. Azrafiany. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya. Edisi 1, Bayumedia. Malang.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Edisi 2, Erlangga. Jakarta.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah).

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

IKAPI. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008, Fokusmedia. Bandung.

Kesit Bambang Prakosa. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi 4, BPFE: Yogyakarta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Edisi kesepuluh. CV. Alfabeta. Bandung.

Maimunah, Mutiara, 2006, “ Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra”. Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3, Penerbit UNDIP. Semarang.

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba Empat.

Rasidah. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Daerah Pemerintah Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi. 10 (1):19-27.

Nugraeni. 2011. ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH  Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akmenika UPY. 8 (1):96-117.

Yansen, steven. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Selatan. Skripsi. Universitas Tridinanti Palembang.

Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Universitas Diponegoro.

Kurniawati, Fransisca Roosiana. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia. Tesis. Universitas Sebelas Maret.

Halim, Abdul, 2008, “Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah”, Edisi 3, Penerbit Salemba Empat.